FORUM Sipil Bersuara (FORSIBER) mengkritik pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengungkapkan rasa syukur atas terbatasnya jumlah kejadian keracunan dalam Program Makan Bergizi (MBG) sepanjang Januari 2026. Pernyataan tersebut dinilai mencerminkan cara pandang negara yang keliru dalam menilai risiko dan keselamatan anak-anak.
Ketua FORSIBER Hamdi Putra menilai ungkapan syukur Kepala BGN karena “hanya” 50 kejadian keracunan MBG sepanjang Januari 2026 bukan sekadar kesalahan komunikasi publik, melainkan menunjukkan persoalan mendasar dalam logika perlindungan warga negara.
Menurut Hamdi, angka 50 kejadian tidak dapat dimaknai sebagai jumlah korban. Berdasarkan pemantauan media yang dilakukan FORSIBER, sedikitnya 2.835 anak tercatat mengalami keracunan MBG selama Januari 2026. Ia menegaskan bahwa jumlah tersebut tidak bisa dianggap sebagai deviasi kecil dalam sebuah program nasional.
“Keselamatan anak-anak dalam jumlah 2.835 orang bukan deviasi kecil dalam program besar. Itu adalah kegagalan sistemik yang seharusnya memicu kegelisahan, bukan rasa syukur,” kata Hamdi Putra dalam siaran persnya, Selasa (10/2/2026).
FORSIBER menilai masalah utama muncul ketika negara mulai menggunakan pendekatan persentase dalam membaca risiko kebijakan. Dalam sudut pandang politik, kata Hamdi, ribuan korban kerap dianggap kecil jika dibandingkan dengan jutaan porsi makanan yang telah didistribusikan. Namun, dari perspektif perlindungan warga, khususnya anak-anak sebagai kelompok rentan, tidak ada ruang untuk menganggap korban sebagai angka yang masih dapat ditoleransi.
Hamdi menegaskan bahwa anak-anak tidak boleh diperlakukan sebagai variabel statistik atau margin kesalahan dalam kebijakan publik. Ketika makanan yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan justru menjadi sumber bahaya, maka yang patut dipertanyakan bukan hanya aspek teknis pelaksanaan, melainkan kesadaran negara terhadap tanggung jawabnya.
Ia juga menyoroti jarak yang kian lebar antara bahasa birokrasi dan pengalaman nyata masyarakat. Menurutnya, di ruang administrasi negara, angka 50 kejadian mungkin terdengar sebagai keberhasilan pengendalian risiko, tetapi bagi keluarga korban, keracunan yang menyebabkan muntah, demam, kejang, hingga perawatan medis merupakan trauma yang nyata.
FORSIBER menilai negara seharusnya mengedepankan empati sebelum membicarakan capaian program. Ungkapan syukur atas kecilnya angka insiden justru dinilai mengirimkan pesan bahwa ancaman terhadap keselamatan anak-anak masih dianggap wajar.
Hamdi mengingatkan bahwa normalisasi risiko semacam ini berbahaya karena dapat membuat korban dalam jumlah lebih besar di masa depan diperlakukan dengan cara yang sama. Ia menilai di titik tersebut kebijakan sosial berpotensi kehilangan dimensi kemanusiaannya dan berubah menjadi sekadar proyek administratif.
Menurut FORSIBER, program makan untuk anak-anak seharusnya dijalankan dengan standar kehati-hatian tertinggi karena menyangkut kesehatan jangka panjang sekaligus kepercayaan publik terhadap negara sebagai pelindung terakhir warganya.
Hamdi menegaskan persoalan ini bukan semata soal satu pernyataan atau satu pejabat, melainkan tentang cara berpikir negara yang harus segera dikoreksi. Ia menilai negara tidak semestinya bersyukur karena kegagalan belum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
“Negara seharusnya gelisah bahkan ketika satu anak saja menjadi korban,” tegas Hamdi.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa ketika ribuan anak jatuh sakit dan respons awal yang muncul adalah rasa syukur, hal itu menunjukkan menurunnya standar kepedulian negara yang dikomando oleh Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Naisonal (BGN) terhadap nilai nyawa manusia.
“Karena ketika ribuan anak jatuh sakit dan respon pertama yang muncul adalah rasa syukur, yang sesungguhnya sedang dipertontonkan bukan keberhasilan program, melainkan menurunnya standar kepedulian terhadap nyawa manusia itu sendiri,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons hasil monitoring, bahwa saat ini terdapat 50 kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Januari 2026.
Disampaikan Dadan, angka keracunan bulan lalu itu disebut lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya, meski jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) meningkat tajam di awal tahun.
“Alhamdulillah, kasus kejadiannya di selama Januari ini kan 50 kali kejadian ya,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/2).
Dadan menegaskan, pengawasan terhadap pelaksanaan MBG terus diperketat, terutama pada SPPG yang masih melakukan pelanggaran, khususnya kategori berat.
“Itu jauh lebih kecil dibandingkan ketika Oktober atau September (2025), padahal jumlah SPPG-nya meningkat tajam. Di Januari ini alhamdulillah masih sangat sedikit, meskipun kita ingin targetkan tidak ada kejadian,” ujarnya.
