JAKARTA, 24 Februari 2026 — Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menekankan perlunya langkah konkret pemerintah untuk membangkitkan sektor ritel nasional di tengah tantangan ekonomi global. Fokus utama yang diusulkan adalah pemberian stimulus pada sisi permintaan agar roda ekonomi domestik tetap bergerak dan konsumsi masyarakat terjaga.
Ketua Umum APPBI, Alphonzus Widjaja, menekankan bahwa mobilitas masyarakat menjadi faktor utama pertumbuhan konsumsi. Menurut Alphonzus, peningkatan pergerakan warga antar daerah akan menciptakan efek berantai bagi sektor usaha lain, termasuk perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pusat perbelanjaan.
“Mobilitas adalah kunci. Ketika masyarakat bergerak, maka hotel terisi, restoran ramai, transportasi meningkat, dan pusat perbelanjaan ikut terdampak positif,” ujar Alphonzus.
APPBI mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penurunan harga tiket pesawat untuk mendorong mobilitas domestik. Selain itu, asosiasi menyoroti peran perpajakan dalam menjaga daya beli masyarakat. APPBI menyarankan pemerintah menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 8–9 persen, dengan alasan kebijakan ini lebih efektif dalam memicu permintaan pasar dibandingkan mempertahankan tarif tinggi yang cenderung menahan minat belanja masyarakat.
Menurut Alphonzus, kebijakan berbasis penciptaan permintaan (demand-driven policy) akan langsung meningkatkan volume transaksi ritel, yang pada akhirnya dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Tanpa adanya kebijakan yang berorientasi pada penguatan konsumsi domestik, pertumbuhan ekonomi 2026 berisiko stagnan. Sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjaga optimisme sektor ritel,” tambah Alphonzus.
Sebagai asosiasi yang menaungi pengelola pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia, APPBI menyatakan siap mendukung pemerintah untuk merumuskan kebijakan guna menjaga stabilitas daya beli dan memperkuat struktur konsumsi domestik sepanjang tahun ini.
